Kepala Daerah Sering Dinas ke Jakarta, Guru Besar UGM: Hambat Pembangunan, Mendagri Harus Sering Inspeksi Dadakan

JOGJA - Fenomena kepala daerah yang terlalu sering berada di Jakarta kembali menjadi sorotan publik. Meski sudah menjadi kebiasaan di banyak daerah, praktik ini dinilai berdampak serius terhadap efektivitas pemerintahan dan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah.

Guru Besar Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Prof. Wahyudi Kumorotomo, menegaskan bahwa kebiasaan kepala daerah lebih banyak berada di Jakarta bukan sekadar masalah etika kepemimpinan, tetapi juga soal efektivitas pembangunan.

"Banyak gubernur, bupati, wali kota, hingga sekretaris daerah yang justru lebih sering menginap di hotel-hotel di Jakarta untuk melakukan lobi-lobi, padahal mereka seharusnya berada di daerah untuk memantau langsung pembangunan dan melayani masyarakat," ujarnya Selasa (30/12/2025).

Baca juga: BMKG Prediksi Hujan Lebat Selama Libur Nataru 2025/2026, Pakar UGM Ingatkan Perhatikan Ini Sebelum Berkendara

Menurut Wahyudi, ketidakhadiran pemimpin daerah secara langsung membuat penyerapan aspirasi rakyat menjadi terhambat. Kehadiran fisik kepala daerah di wilayahnya, menurutnya, tidak dapat digantikan oleh laporan tertulis atau koordinasi jarak jauh.

"Pemimpin yang jarang hadir di daerah akan kehilangan pemahaman atas persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran," katanya.

Wahyudi juga menilai masalah ini sulit diatasi karena sudah mengakar dan dianggap wajar, baik oleh elite politik maupun sebagian masyarakat. Ia menekankan pentingnya teladan dari kepala daerah dan pengawasan dari pemerintah pusat.

"Mendagri perlu rutin melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan kepala daerah benar-benar menjalankan tugasnya di lapangan," tegasnya.

Dalam konteks hubungan pusat-daerah, Wahyudi menekankan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat seharusnya tidak menjadi alasan kepala daerah meninggalkan wilayahnya terlalu lama.

"Pejabat pusat perlu terus memantau kinerja pimpinan daerah, sekaligus memperkuat jalur koordinasi institusional agar urusan pusat tidak selalu menuntut kehadiran fisik kepala daerah di Jakarta," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi politik kepada masyarakat. Menurutnya, kesadaran warga dalam memilih pemimpin yang benar-benar hadir di daerah masih rendah.

"Faktanya, ada bupati yang hanya pulang ke daerah sebulan sekali, tetapi tetap terpilih kembali. Ini menunjukkan masyarakat perlu disadarkan tentang bahaya politik uang dan pentingnya memilih pemimpin yang benar-benar hadir," ungkap Wahyudi.

Baca juga: Satu - Satunya Pasar di Indonesia Punya RPH, Pasar Terban Kota Jogja Siap Beroperasi Penuh 10 Januari 2026

Oleh karena itu, Wahyudi berharap para kepala daerah, khususnya di Papua, memiliki kesadaran moral lebih kuat dalam menjalankan amanah. Ditegaskannya, bahwa kehadiran kepala daerah bukan sekadar soal administratif, melainkan kunci utama dalam memastikan pembangunan berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat setempat.

"Para pejabat publik digaji dari uang rakyat dan sudah seharusnya mengabdikan diri sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Mereka harus sadar bahwa tugas utama adalah melayani rakyat, bukan menikmati kenyamanan di Jakarta di atas penderitaan masyarakat di daerah," pungkasnya.