Kisah Pilu Sekolah Gotong Royong Kota Jogja Berdiri Rapuh Depan Makam : Tahun Ini Hanya Dapat 3 Murid, Andalkan Donasi, Laptop Terpaksa Pinjam
JOGJA - Hari kedua Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Selasa (14/7/2026), menyisakan potret ironis di tengah gemerlap Yogyakarta yang menyandang predikat sebagai Kota Pelajar. Di saat sekolah-sekolah negeri dan swasta favorit menjadi rebutan ribuan calon siswa, SMA Gotong Royong justru menghadapi realitas yang kontras.
Sekolah yang terletak di Jalan Tompeyan No. 156, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta dimana memiliki satu petak tanah ini hanya bisa melaksanakan kegiatan MPLS untuk tiga orang siswa baru. Meski minim peserta, keberagaman tetap terlihat kental di sekolah ini. Selain murid beragama Islam, terdapat pula siswa yang menganut agama Kristen dan Katolik, namjn belum ada perwakilan dari umat Hindu maupun Buddha.
Sekolah satu atap yang menampung jenjang SMP dan SMA ini terus berjuang di tengah keterbatasan finansial dan fasilitas fisik yang memprihatinkan. Diketahui, hampir 100 persen siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah yang berdiri sejak tahun 1982 ini berlatar belakang keluarga prasejahtera.
Kepala Sekolah SMP-SMA Gotong Royong Tegalrejo, Ame Lita Br Tarigan Sibero, mengatakan bahwa kegiatan hari kedua MPLS sengaja diisi dengan aktivitas fisik yang menyenangkan demi memotivasi para siswa baru.
Hal ini berbeda dengan hari pertama yang difokuskan pada upacara pembukaan, pengenalan visi-misi sekolah, penyampaian tata tertib, kesepakatan kelas, serta penanaman tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat yang diakhiri sesi refleksi.
"MPLS hari ini, tadi ada senam, kemudian ada senam tanggap bencana juga, terus nanti juga ada senam lantai. Jadi hari ini khusus kinestetik ya, gerak-gerak ya, gitu," ujarnya saat ditemui wartawan di lokasi, Selasa (14/7/2026).
Tahun ajaran baru kali ini diakui menjadi tantangan yang sangat berat. Jumlah pendaftar sangat minim, bahkan tidak sedikit siswa yang semula berniat masuk akhirnya memilih mengundurkan diri.
"Kalau kemarin itu yang ambil formulir itu lima, tapi yang baru kembali tiga. Iya, yang mengikuti tiga siswa baru," kata Ame Lita.
Bertahan dengan Kelas Gabungan
Kondisi sepi peminat ini membuat aktivitas kelas terpaksa berjalan secara gabungan. Saat ini, total siswa SMP Gotong Royong yang terletak tepat di depan area makam Kristen tersebut hanya berjumlah 15 anak.
Rinciannya yakni kelas 7 sebanyak 3 siswa dan kelas 8 sebanyak 4 siswa termasuk satu siswa pindahan dari Kabupaten Bantul serta dua siswa mutasi dari sekolah negeri. Sementara kelas 9 diisi oleh 8 siswa yang kini tengah difokuskan pada persiapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai pengganti Ujian Nasional.
Untuk jenjang SMA yang berada satu atap, kata dia, jumlah total siswanya hanya 21 anak. Kelas 10 diisi oleh 8 siswa baru, kelas 11 sebanyak 6 siswa, dan kelas 12 memiliki 7 siswa. Ame Lita mengakui tren penurunan drastis jumlah siswa ini mulai dirasakan sejak tahun 2015 seiring ketatnya persaingan dengan sekolah yang memiliki fasilitas lebih mewah.
"Dulu pernah sampai 21 siswa untuk satu angkatan kelas 9 saja, itu kira-kira 7 tahun yang lalu, sebelum Covid-19, jauh. Tapi sekarang, banyak sekolah swasta yang mutunya lebih bagus dan sarprasnya lengkap. Otomatis sekolah seperti ini akan ditinggal peminatnya bagi mereka yang ekonominya cukup. Tapi kalau mereka yang tidak punya ekonomi memadai, alias mau putus sekolah, ya kami bantu," terangnya.
Ame Lita menyebut, salah administratif juga memperumit keadaan. Walau secara wilayah berada di Kota Yogyakarta, mayoritas siswa yang bertahan di sekolah ini justru berdomisili di Kabupaten Bantul. Hal ini membuat mereka kesulitan mengakses bantuan dana dari pemerintah kota.
"Paling banyak siswanya dari Bantul. Sedangkan persyaratan BOS Daerah (BOSDA) itu harus KK kota dengan nilai Rp1.500.000 setahun per anak. Sedangkan kita tidak banyak punya siswa yang kota," bebernya.
Bertahan Donatur Swasta
Hingga saat ini, sekolah milik Yayasan Gotong Royong tersebut belum pernah mendapatkan bantuan rehabilitasi fisik dari pemerintah daerah maupun pusat. Pemerintah dinilai masih condong memprioritaskan sekolah-sekolah negeri. Guna merenovasi bangunan yang sudah berusia puluhan tahun, pihak sekolah harus memutar otak mencari bantuan dari pihak ketiga.
"Belum ada (dari pemerintah)," katanya singkat.
Satu-satunya bantuan fisik berskala besar yang pernah mereka terima adalah perbaikan atap dari Paguyuban Tionghoa Jogja sekitar tiga tahun lalu.
"Paling darurat kami ini atap, sama ada beberapa kelas yang pondasinya harus diperkuat. Rengnya kan sudah dari tahun 1982, sudah lama sekali. Kalau dari dinas, pasti persyaratannya ada dan mungkin kami tidak masuk persyaratan. Ya, paling kami harus lewat CSR pihak swasta atau pihak ketiga," tutur Ame Lita.
Untuk menutupi kebutuhan operasional darurat hingga alat tulis siswa, Ame Lita terpaksa mengandalkan jaringan pertemanan pribadinya secara mendadak.
"Saya biasanya menghubungi donatur. Biasanya yang sering-sering itu karena saya punya kolega, teman-teman waktu sekolah atau kuliah dulu. Biasanya mereka saya "tak sambati" (mintai tolong) langsung bersedia membantu. Jadi saya dadakan bikin proposalnya. Contohnya kalau pompa air rusak, saya kabari, kirim rencana anggaran, biasanya mereka cepat merespons karena urgensi," jelasnya.
Baca juga: Sekolah Muhammadiyah Masih Banyak yang Tertinggal, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Siapkan Skema Ini
Menurutnya, keterbatasan ini juga berimbas langsung pada pelaksanaan ujian sekolah yang kini diwajibkan berbasis online. Karena pihak yayasan hanya memiliki dua unit laptop operasional, guru-guru terpaksa meminjamkan perangkat pribadi mereka agar ujian tetap berjalan.
"Ujian sudah dua tahun ini mandiri karena online. Kami tidak mampu semi-online karena harus pakai server. Karena sekolah hanya punya dua laptop, kalau jumlah siswanya sembilan, kami harus punya sepuluh perangkat. Sementara ini kami pinjam laptop milik guru, karena kalau menyewa biayanya sangat membebani, bisa Rp 125.000 sehari," ungkap Ame Lita.
Imbas finansial ini turut memukul kesejahteraan para guru honorer, dimana sebanyak 12 guru yang mengajar di SMP dan SMA Gotong Royong murni menggantungkan hidup dari insentif pemerintah daerah yang minim serta tunjangan sertifikasi profesi (PPG) yang mereka miliki.
"Dari pemerintah ada insentif per bulan Rp 400.000 untuk SMP dan Rp 500.000 untuk SMA yang diterimanya per tiga bulan sekali. Sisanya kami berharap dari tunjangan profesi (sertifikasi) sebesar Rp2.000.000 per bulan. Di sini panggilan jiwanya banyak ke pelayanan. Istilahnya "bati momong" (untungnya adalah bisa mengasuh anak-anak)," ucap Ame Lita lirih.
Meski begitu, kehadiran sekolah ini bak penyelamat bagi anak-anak marjinal yang terancam putus sekolah. Dianika Putri (14), salah satu siswa baru kelas 7 SMP Gotong Royong, mengungkapkan rasa bahagianya bisa kembali mengenyam pendidikan setelah sempat tertunda akibat kendala nilai dan biaya.
Anak dari seorang buruh bangunan serabutan ini mengaku mengetahui keberadaan sekolah tersebut dari sang kakak. Impiannya bersekolah kembali dirajut berkat adanya bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Menuju Sejahtera (KMS).
"Saya senang bisa sekolah di sini. Kemarin sempat daftar ke sekolah lain (PGRI) tapi tidak keterima karena nilainya kurang dan sempat berhenti sekolah dulu. Di sini saya dapat bantuan PIP dan KMS," pungkas siswi yang akrab disapa Putri tersebut.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung