500 Mahasiswa di Jogja Serukan Reformasi Jilid II, Kritik Keras Program MBG Hingga Koperasi Desa Merah Putih :"Boros Anggaran"

Aksi bertajuk "Bangkitlah Anak Muda" di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Kamis (21/5/2026) sore ini. (Olivia Rianjani)

JOGJA - Ratusan mahasiswa yang terdiri dari 17 perguruan tinggi negeri dan swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baru saja menggelar aksi bertajuk "Bangkitlah Anak Muda" di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Kamis (21/5/2026) sore ini. Aksiyang diinisiasi oleh Social Movement Institute (SMI) tersebut dikemas dalam format panggung musik dan orasi politik yang mengangkat kritik sosial, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional serta 26 tahun Reformasi.

Koordinator Umum Forum BEM DIY, Faturahman Jaguna, mengatakan aksi ini menjadi ruang untuk kembali menagih penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang hingga kini belum tuntas.

"Intinya kami menuntut agar pelaku pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang belum tersentuh hukum segera diadili. Reformasi adalah kesepakatan bersama, tetapi hari ini ada anggapan reformasi justru diselewengkan oleh kekuasaan," ujarnya di sela aksi.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada upaya pemutihan terhadap pelanggaran HAM dengan alasan stabilitas politik atau kepentingan negara.

"Tidak boleh ada upaya pemutihan terhadap pelanggaran HAM hanya demi legitimasi kekuasaan saat ini," ucapnya.

Selain isu HAM, massa aksi juga menyoroti kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran. Menurut Faturahman, prinsip supremasi sipil dan hukum saat ini berada dalam situasi terancam, termasuk dugaan pembatasan ruang berekspresi serta intimidasi terhadap aktivis.

"Supremasi sipil dan hukum hari ini dalam kondisi terancam. Aktivis masih mengalami intimidasi dan kebebasan berpendapat dibatasi. Ini menunjukkan gejala yang mirip dengan praktik masa Orde Baru," bebernya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah, seperti proyek strategis nasional (PSN), isu eksploitasi masyarakat adat, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Merah Putih. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi membebani anggaran negara.

Karena itulah, mereka mendorong agar anggaran negara diprioritaskan untuk kesejahteraan buruh, pendidikan gratis, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Faturahman juga menyebut kondisi saat ini menjadi alasan menguatnya kembali gagasan "Reformasi Jilid II". Ia menilai Reformasi 1998 memang mengakhiri Orde Baru, namun sejumlah agenda demokratis belum sepenuhnya tuntas.

"Reformasi jilid dua itu penting karena masih ada pekerjaan rumah besar, terutama pembenahan partai politik dan birokrasi agar demokrasi lebih substantif," ujarnya.

Baca juga: Aksi Tawuran Antar Pelajar di Sekitar Stadion Mandala Krida Jogja, Dua Pelajar SMK Diamankan Polisi

Muhammad Fakhrurrozi, atau akrab disapa Paul (yang kiri aktivis SMI). (Kanan) Delpedro Marhaen kanan Direktur Lokataru Foundation. (Olivia Rianjani)

Pada kesempatan itu juga, massa mengajukan dua tuntutan legislasi, yakni pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat serta penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Aktivis.