Siap digembleng Akmil dan Akpol, Mensos Gus Ipul, Targetkan 800 Ribu Siswa Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Serentak pada 2029

Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, usai meninjau langsung kesiapan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Kulon Progo, DIY, pada Senin (6/7/2026). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, melakukan peninjauan langsung kesiapan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Senin (6/7/2026).

Program ini menjadi fokus pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Tahun ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi menerima lebih dari 300 siswa baru yang tersebar di jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan akselerasi dan perbaikan sistem setiap tahunnya. Jika pada tahun lalu program ini mencakup sekitar 15 ribu siswa, tahun ini cakupannya meningkat menjadi lebih dari 30 ribu siswa.

Menurutnya, target tersebut didasarkan pada asumsi bahwa setiap kabupaten/kota di Indonesia nantinya akan memiliki gedung permanen dengan kapasitas tampung sekitar 2 ribu siswa.

"Insya Allah, tahun depan kita targetkan penambahan lebih dari 100 ribu siswa. Sehingga, di akhir tahun 2029, dengan sarana-prasarana yang memadai, kita dapat menampung lebih dari 800 ribu siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia," ujarnya usai melakukan peninjauan.

Baca juga: Upaya Kurangi Kenakalan Remaja dan Brantas Bibit Koruptor, DPRD DIY Usulan Tambahan Eskul Bela Diri Di Sekolah Rakyat

Program Matrikulasi dan Kedisiplinan

Terkait proses pembelajaran, Gus Ipul menjelaskan adanya inovasi durasi adaptasi. Selain Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama dua minggu, pihak sekolah menambahkan program matrikulasi selama tiga bulan.

"Kita memerlukan waktu agar siswa beradaptasi dengan kebijakan baru, dan guru dapat mendalami potensi setiap siswa agar pendampingan bisa dilakukan dengan hati, totalitas, dan empati," ungkapnya.

Menariknya, program ini menggandeng Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol). Sebanyak 2 ribu taruna akan disebar ke berbagai titik sekolah rakyat untuk membantu penguatan karakter.

"Direncanakan satu sekolah didampingi 5 taruna Akmil dan 5 taruna Akpol. Mereka akan membantu penguatan kedisiplinan dan pembiasaan baik, seperti cara merapikan kamar, membersihkan fasilitas, hingga menata barang pribadi selama 5 hari," katanya.

Sistem Penjangkauan Berbasis Data

Lebih lanjut, Gus Ipul juga meluruskan bahwa Sekolah Rakyat ini tidak menggunakan mekanisme pendaftaran terbuka seperti sekolah pada umumnya. Seleksi dilakukan melalui sistem penjangkauan berbasis data yang dilakukan oleh pendamping sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat serta tokoh masyarakat.

Baca juga: Tinjau Sekolah Rakyat Kulon Progo, Mensos Sebut Rampung 2 Minggu Lagi, Wabup Usul Berdayakan Warlok

Setelah data divalidasi, penetapan siswa akan dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, bergantung pada kepemilikan aset tanah tempat sekolah berdiri.

"Jika tanah milik Pemkab/Pemkot, maka siswa yang diterima adalah warga setempat. Namun, jika tanah milik Gubernur, maka siswa yang diterima berasal dari kabupaten/kota di provinsi tersebut," pungkas Gus Ipul.

​